Ternyata Walhi Minta Pemerintah Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

-
Ternyata Walhi Minta Pemerintah Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) turut merespons penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap ekspor benih lobster atau benur.

Koordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman menilai, setelah ditangkapnya Edhy, sudah seharusnya kebijakan ekspor benur dibatalkan.

Walhi mendorong Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan kepada pelaksana tugas Menteri Kelautan dan Perikanan, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mencabut aturan tersebut.

"Dan menjalani evaluasi secara menyeluruh kepada seluruh pihak di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara aktif pernah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengembangkan kasus ini ke para pengekspor-pengekspor benur lainnya.

Ia mengatakan, besar kemungkinan Edhy Prabowo juga menerima uang dari perusahaan lainnya selain dari perusahaan yang disebutkan oleh KPK.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mengatakan, pihaknya sejak dulu telah mendesak Edhy untuk tidak melanjutkan aturan kontroversil tersebut.

"Tapi karena kemungkinan pada saat itu sang menteri punya kepentingan kuat atas kebijakan ekspor benur tersebut, lalu diteruskan dan penolakan dari banyak kalangan pun diabaikan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Salah satu tersangka dalam kasus tersebut ialah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Mengatasi Whatsapp Business Sering Error dan Diblokir Sendiri

Berkenalan Dengan Istilah Information Retrival Pada Pemrograman

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Harus Tahu Sumbawa Timur Mining Umumkan Perluasan Potensi Tembaga Emas Onto

-
Image
PT Sumbawa Timur Mining (STM) mengumumkan adanya perluasan sumber daya tembaga emas Onto sebesar 500 meter dari titik akhir lubang pengeboran beberapa waktu lalu. Laporan tersebut disampaikan berdasarkan hasil uji kandungan logam (assay) dari lubang pengeboran terkini VHD096. Presiden Direktur STM Bede Evans mengatakan, hasil pengeboran terkini ini menunjukkan kemajuan signifikan terkait perkiraan sumber daya mineral di Hu’u, Sumbawa. "STM dengan antusias melaporkan titik potong (intercept) 1.594,7 meter dengan kadar tembaga 1.00 persen dan emas 0.40 g/t. Ini termasuk intercept emas yang luar biasa sepanjang 100 meter dengan kadar tembaga 5,99 persen dan emas 1,11 g/t," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020). Lebih lanjut, Bede menjelaskan pada Februari lalu pihaknya mengumumukan hasil pengeboran dengan potensi kandungan 1,7 miliar ton sumber daya mineral dengan kadar tembaga 0,89 persen dan emas 0,49 g/t. Terkait dengan hasil pengeboran terkini, Bede mengaku ...
Read more

Info Terkini, Rilis Laporan, Kemenkeu Catat Belanja Pajak 2019 Capai Rp 257,2 Triliun

-
Image
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis Laporan Belanja Perpajakan 2019. Tercatat sepanjang tahun 2019 nilai belanja perpajakan (tax expenditure) hingga Rp 257,2 triliun. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, laporan belanja perpajakan 2019 berisi estimasi atas jumlah dukungan pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha. "Publikasi tahun ini merupakan wujud kontinuitas transparansi fiskal serta akuntabilitas pemerintah kepada publik terkait kebijakan insentif perpajakan," ujar Febrio dalam keterangan resminya, Jumat (1/1/2021). Secara umum, belanja perpajakan adalah potensi penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan dalam suatu tahun tertentu sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari ketentuan perpajakan umum (benchmark tax system). Ketentuan khusus itu antara lain dalam bentuk pajak tidak terutang, pajak dibebaskan, pengurangan tarif pajak, dan sebagainya yang berpoten...
Read more

Harus Tahu Unilever Tunjuk Ira Noviarti Sebagai Presiden Direktur Perseroan

-
Image
PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) secara resmi menunjuk Presiden Direktur Perseroan yang baru, Ira Noviarti dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Rabu (25/11/2020). Ira merupakan Presiden Direktur perempuan kedua dalam 87 tahun perjalanan Unilever Indonesia. Ira juga pernah memegang beberapa posisi senior di Unilever, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global. Di tahun 2014-2017, Ira menjadi Managing Director untuk Unilever Food Solutions (UFS) Asia Tenggara, berbasis di Singapura. Saat kepemimpinan Ira, UFS Asia Tenggara mencatat performa UFS terbaik secara global selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2018 hingga Oktober 2020, Ira menjadi Direktur untuk Beauty dan Personal Care UNVR. Ira juga pernah memimpin bisnis Ice Cream, Media dan Consumer Market Insight. Ira memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan kemudian bergabung dengan Unilever Indonesia pada tahun 1995. Sekretaris Perusa...
Read more